Jika Sahwat Kekuasaan Lebih Besar dari Tanggung Jawab Dapat Merusak Kedaulatan Bangsa. Catatan Dr. Suriyanto. Pd
Bangka Belitung, Prabu-Raya.com — Pemimpin identik dengan satu kekuasaan, baik itu pada satu organisasi, keluarga atau yang lebih besar satu negara. Pemimpin yang lahir dari pilihan rakyat biasanya diharapkan oleh rakyatnya dapat menjadi seorang panutan dan bijaksana dalam kepemimpinan nya.
Pemimpin di satu negara bertugas menjalankan kerja, kerja pemimpin sesuai dengan sumpah jabatan yang di emban untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan konstitusi dan aturan lain dengan bijaksana.
Pemimpin satu organisasi memimpin dengan aturan yang disepakati oleh satu anggaran dasar dan rumah tangga yang disepakati bersama dan dijadikan aturan dalam menjalankan organisasinya.
Pemimpin dalam satu keluarga menjalankan tanggung jawab atas keluarga yang dipimpin dengan tanggung jawab sesuai aturan perikatan perkawinan yang diatur dalam aturan perkawinan.
Pada tiga kategori kepemimpinan dari skala keluarga, organisasi dan negara hal ini memiliki aturan yang hampir sama juga tanggung jawab yang sama dalam tanggung jawab yang harus dijalankan.
Tetapi jika dalam menjalankan yang tanggung jawab sebagai seorang Pemimpin di semua tingkatan tersebut dengan mengedepankan nafsu sahwat kekuasaan nya lebih besar dari pada tanggung jawabnya maka dapat saja tercipta suatu kepemimpinan yang otoriter dan tangan besi tanpa mengedepankan nilai-nilai tanggung jawab yang bijaksana hal ini dapat merusak yang dipimpinnya.
Jika terjadi di satu keluarga maka dapat terjadi perceraian, jika terjadi di organisasi dapat terjadi perpecahan.
“Yang menjadi catatan kita bersama jika sahwat kekuasaan lebih besar dari tanggung jawab ini terjadi di satu negara hal ini dapat merusak kedaulatan Bangsa.
Seperti contoh jika sahwat kekuasan lebih dikedepankan, terjadi kekuasaan itu lebih mementingkan pribadi dengan membangun kekuatan Dinasti kepemimpinan yang selalu dibentengi dengan narasi pembenaran dari pada kebenaran.
Type kepemimpinan ini sangat tidak baik bagi satu negara yang menganut Demokrasi dan memiliki cita-cita menghapus KKN, dan Hal ini tidak perlu terjadi jika seorang Pemimpin mengedepankan tangung jawab nya dari pada sahwat kekuasaan nya.
*Akademisi/Praktisi.
