Hadi Susilo : Banyak Dosa Direksi Terkait Program Peningkatan Produksi PT Timah Tbk
Bangka Belitung, Prabu-Raya.com — Hadi amal Babel menilai kinerja Direksi PT .Timah pada periode lalu sejak 2013 – 2023 artinya dalam satu dekade belakangan mengalami fase terburuk dalam sejarah PT Timah Tbk (Minggu, 17 September 2023).
Dimana kinerja perusahaan BUMN tidak lagi menjadi leader dalam pemasuk logam Timah namun ditake over oleh pihak Smelter swasta.
Diperparah pada produksi Balok.ekspor pada tahun 2018 dikuasai hampir 70% produksi balok timah oleh pihak Smelter.Sedangkan WIUP sebagian besar dimiliki PT.Timah Tbk.
Saya mengamati pada saat Reza Pahlevi menjabat Dirut PT.Timah Tbk pada tahun 2018 mencoba melakukan gebrakan dengan membuat Peraturan Perusahaan no.03 tahun 2018 tentang Pengamanan Aset bijih timah dalam WIUP PT.Timah Tbk ternyata berhasil mendapatkan produksi tertinggi dalam sejarah PT.Timah Tbk pada tahun 2019 lalu.
Namun disayangkan setelah program pamaset dikemas dengan produk Sisa Hasil Pengolahan dan atau pengarungan tersebut, kemudian direksi membuat afiliasi kerja sama dengan beberapa smelter swasta dengan sistem SPK Peleburan mulai awal 2019.
Hal ini jelas dilandasi kerjasama peleburan namun malah melakukan pembayaran kompensasi bijih timahnya dengan sistem upah lebur logam.
Namun pada akhir 2020 lalu ada indikasi kerugian dari kerjasama lebur bijih timah dimana cost produksi menjadi lebih besar dan perusahaan mengalami kerugian ketika saat itu harga logam anjlok dipasaran.dunia.
Jadi afiliasi yang seumur jagung ini ternyata pada tahun 2020 distop kerjasamanya.
Namun ada yang menarik dimana limbah slag berkadar 4-20% dari peleburan mitra smelter dibeltim 2019 lalu dikirim ke pulau Bangka pada medio November 2021 kembali ke perusaahaan smelter lain dengan aturan dan SOP atau SPK yang tidak jelas dan diduga berpotensi merugikan negara.
Saya berharap kepada APH jangan sampai kasus kasus besar diPT.Timah Tbk.seperti hilang ditelan angin.
Saya selaku Ketua LSM.Aliansi.Masyarakat Anti Korupsi Babel menghimbau pihak Kejati khususnya dapat mengambil alih seluruh peran penindakan hukum terkait kasus besar diPT.Timah Tbk.
Malah sesuai wilayah hukum saya merasa suprise malah Kejari pangkal pinang berani mengangkat kasus peningkatan recovery atau SHP.PT.Timah yang terjadi diwilayah Bangka Selatan beberapa waktu lalu .
Saya juga masih melihat kasus Mega Proyek WP CSD Tanjung Gunung pun belum ada laporan progres padahal sudah naik ke Pidsus Kejati Babel.
Satu lagi saya minta agar semua program peningkatan produksi PT Timah sejak 2019 sd 2020 terkait kerja sama peleburan smelter
,tolong diperiksa Direksi terkait yang harus bertanggung jawab penuh terhadap kebijakan dan peraturan yang dibuatnya.
Jangan membuat kebijakan yang salah yang dibawah menanggung akibatnya.” Tutup Hadi .
