Permasalahan Sengketa Lahan Dan Agraria Di Indonesia Yang Selalu Menjadi Perhatian Utama

Bangka Belitung, Prabu-Raya.com –– Masalah sengketa lahan dan agraria di berbagai daerah di Indonesia terus menjadi perhatian utama, dengan eskalasi fenomena ini mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. (Kamis, 10 Agustus 2023)

Beberapa daerah menghadapi konflik akibat pembukaan lahan pertambangan tanpa konsultasi dan partisipasi masyarakat setempat, menimbulkan keraguan akan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif untuk mencari solusi terbaik dari setiap permasalahan yang ada.

Fenomena ini mengingatkan pada kegagalan konsep developmentalisme pada awal abad ke-20 di berbagai negara, yang dianggap mengesampingkan aspek kemanusiaan dan lingkungan. Pentingnya menjaga bumi dan lingkungan ramah terhadap kemanusiaan ditekankan dalam Konferensi Bumi tahun 1992 di Buenos Aires.

Konsensus ini menekankan pentingnya memenuhi hak-hak lingkungan masyarakat dalam pembangunan. konsep developmentalisme kembali menjadi fokus dalam mengevaluasi peran negara dan korporasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Korporasi memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi mikro dan makro, menjadikannya mitra penting bagi pengembangan masyarakat.

Beberapa daerah seperti Freeport, Newmont Minahasa, KPC, dan Bukit Asam, eksistensi korporasi juga menciptakan kesenjangan sosial yang signifikan. Kegiatan korporasi harus disertai dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pembangunan masyarakat, dan program pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat lokal. Dalam hal ini, konsep Corporate Social Responsibility (CSR) mengambil peran penting dalam mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tapi implementasi CSR tidak selalu konsisten. Jika korporasi tidak sepenuhnya menerapkan tanggung jawab sosial, hal ini dapat tercermin dalam hubungan yang tegang dengan masyarakat dan potensi konflik. Pihak yang berkomitmen pada CSR akan melibatkan masyarakat secara aktif dalam operasi mereka dan menghindari isolasi dengan membangun “pagar sosial”. Ini memberikan akses terbuka dan dialog langsung dengan masyarakat, membentuk hubungan yang saling menguntungkan.

Dalam konteks Indonesia, kasus “sengkarut Alur Muara” menarik perhatian. Masyarakat merasakan dampak positif keberadaan PT. Pulomas Sentosa, terutama melalui bantuan CSR dan akses bagi nelayan. Namun, pencabutan izin lingkungan mengancam keberlanjutan aktivitas ini, mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Keterlibatan pemerintah dalam menemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan penting untuk memitigasi dampak negatif.

Keputusan pemerintah untuk melaksanakan lelang dalam konteks ini perlu dipertimbangkan dengan matang. Pertimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan harus dianalisis secara mendalam. Pentingnya keseimbangan antara kepentingan korporasi dan masyarakat harus menjadi fokus dalam pengambilan keputusan. Kerja sama yang baik antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.

Penting untuk mencari solusi yang berkelanjutan dan berdasarkan konsensus, yang melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk PT. Pulomas Sentosa. Pemahaman mendalam terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan harus membimbing keputusan pemerintah dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak.