BANGKA BELITUNG BUTUH SOSOK PEMIMPIN DAERAH YANG PAHAM KONDISI RAKYAT
Pangkal pinang , Prabu Raya -com. Saat ini keadaan ekonomi dibangka belitung sudah mulai terasa kepada warga bangka belitung semenjak banyak beredar bahwa timah stop expor, kolektor bakal didata, harga timah makin menurun drastis (17/03/2023)
Hal ini membuat Musda Anshori ,S.ST selaku sekretaris markas daerah LMP Bangka Belitung angkat bicara .
Semenjak harga timah menurun keadaan makin terasa di rasakan masyarakat Bangka Belitung, seharusnya pemerintah sigap dalam membantu perekonomian Bangka Belitung , tahun 2021 sampai 2022 harga timah melambung tinggi sampai USD 48.000 /mton ,warga yang mayoritas tambang kecil ikut merasakan kebahagiaan dengan harga timah naik, ekonomi warga bangka belitung semakin meningkat, seharusnya peran pemerintah dalam memperbaiki tatanan harus lebih baik.
Tugas pemerintah daerah Bangka Belitung untuk mensejahterakan rakyat itu jelas tertera dalam sila Pancasila , Berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka pengamalan Pancasila Sila ke-5 yang berbunyi ‘Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, hendaknya diajarkan dan diamalkan dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Begitu anjlok Keadaan perekonomian Bangka-Belitung dengan inflasi rangking 3 nasional pada akhir tahun 2023, untuk kedepan seorang PJ gubernur Babel itu minimal mengetahui seluk beluk peta Babel itu seperti apa, minimal pernah tinggal diBangka Belitung minimal 5 tahun, paham keadaan yang dirasakan masyarakat ,karena umum nya Bangka Belitung mayoritas ekonominya adalah dari sektor tambang dan nelayan,contoh dari nelayan terjun ke tambang , karena apa keadaan laut gelombang besar, banyak nelayan ikut menambang, kuli bangunan ikut menambang , karena harga timah 2021-2022 pertengahan cukup tinggi”.
Maka untuk memperbaiki susunan tatanan yang sudah ada , Saran untuk para calon PJ.Gubernur ataupun PJ.Bupati di wilayah provinsi Bangka Belitung.. dimana sebaiknya adalah dari kalangan ASN yang Amanah dan profesional dengan melalui mekanisme yang terbuka yang dilakukan oleh Tim ad hoc ( Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi atau Kab/kota beserta tokoh masyarakat).
Bertujuan untuk mengisi posisi tersebut dengan jelas dalam menjalankan masa kerja sebelum ada Pejabat Pemerintah hasil Pemilukada. Adapun persyaratan seorang calon harus memiliki kemampuan nilai pada Berorientasi Pelayanan, Ankutabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan kolaboratif sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang memiliki jejaring tataran Nasional dan Internasional yang mengutamakan kepentingan Masyarakat didasarkan peraturan-peraturan kebijakan NKRI. Adapun persyaratan individu 1. Memiliki pendidikan minimal S2 , Usia 50-55 Thn masa kerja ASN 10-25thn tidak melihat tingkat golongan , melaporkan kekayaan/Pajak (LKPN), tidak terlibat Partai Politik (suami/istri), Tidak merangkap Jabatan struktur , tidak dalam perkara kasus hukum, Bersedia mempresentasikan program kerjanya didepan Tim Ad Hoc tersebut,tutup Musda
(EWN)
